Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Sayangkan Sikap Wakil Rakyat, Husen: Harusnya Dukung Kepemimpinan Silmy Karim Dalam Meluruskan Persoalan KS

Jumat, 27 Mei 2022 | Mei 27, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2026-03-12T16:30:08Z


CILEGON, JURNALBANTEN - Tokoh masyarakat Cilegon Husen Saidan menyayangkan sikap salah seorang wakil rakyat dalam hal ini Anggota DPRD Kota Cilegon terkait dengan persoalan yang timbul akibat adanya pemagaran lahan milik PT Krakatau Steel (KS) di sepanjang Jalan Raya Anyer mulai dari Pabrik Krakatau Wajatama hingga KM 12 di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan.

Ketua Ormas Gappura Banten itu menyayangkan sikap salah seorang wakil rakyat di DPRD Cilegon yang dinilainya telah melakukan hal-hal yang kurang etis saat menggelar rapat dengar pendapat antara PT KS dengan masyarakat yang terdampak akibat pemagaran lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Cilegon.

"Artinya sikap yang sudah dilakukan wakil rakyat kemarin sampai melakukan hal-hal yang kurang etis, walaupun itu pembelaan, kalau bicara dia sebagai Anggota Dewan mestinya memakai cara yang pas," kata Husen kepada wartawan, Jumat (27/05/2022).

Menurut Husen, PT KS sebagai pabrik baja BUMN itu sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, khususnya masyarakat sekitar.

Untuk itu Husen meminta, terkait dengan tuduhan dugaan penyerobotan lahan milik warga, dampak banjir yang ditimbulkan hingga menggusur para pedagang kecil yang ada di sepanjang jalur lahan pemagaran tersebut dapat dibicarakan dengan baik atau melalui jalur yang tepat. 

"Saya menilai, bagaimana pun PT KS sebagai BUMN, Pemerintah punya peran penting dan peran besar. Kalau konon katanya PT KS itu dianggap menyalahi, atau hal yang dituduhkan tadi kan ada upaya hukum. Karena bagaimanapun legislatif atau dewan yang menggugat itu (yang mengaku lahannya akan diserobot), yah itu kan orang yang mengerti hukum, yah tentunya harus berlandaskan hukum dulu," ujarnya.

Selain itu, Husen juga berharap agar tidak ada oknum-oknum yang menunggangi persoalan yang timbul antara masyarakat dengan PT KS tersebut.

"Yang kita harapkan jangan sampai ada pihak-pihak lain yang terlibat (menunggangi), bukan berarti kita tidak membela kepentingan masyarakat, kita harus tahu jelas dulu duduk persoalannya. Masyarakat juga memang harus dibela, tapi KS sebagai perusahaan BUMN dibawah naungan negara juga kepentingannya harus dibela," tuturnya.

Husen yang diketahui juga aktif bersama ormas Gappura Banten dalam membela kepentingan masyarakat terhadap industri-industri yang ada di Kota Cilegon itu mengimbau, agar seluruh pihak terkait dapat betul-betul menelaah terhadap persoalan pemagaran yang dilakukan PT KS.

"Jangan sampai saat membela masyarakat malah salah. Karena setahu saya, dapat informasi dari para orang tua terdahulu, tidak ada dulu pada saat Trikora (yang saat ini dikenal dengan Kawasan Industri KS) dibebaskan, belum ada cerita orang tua mengeluh karena tanahnya tidak dibayar atau digusur begitu saja. Nah ketika orang tua mereka sudah pada meninggal, malah muncul persoalan-persoalan ini anak cucunya yang seolah-olah tanah tersebut tidak dibayar. Ini kan aneh, nah ini kita harus hati-hati kita pelajari mana yang benar, mana yang salah, tentunya yang benar itu yang kita bela," ujarnya.

Husen menuturkan, pemagaran lahan yang saat ini dilakukan oleh PT KS tersebut, tidak mungkin begitu saja dilakukan tanpa melalui prosedur yang tidak jelas.

"Mereka pasti melakukan verifikasi atau validasi lahan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan memang KS memiliki kewajiban untuk memagar aset miliknya. Misalnya dalam pemagaran tersebut ada suatu kekeliruan atau dampak terhadap masyarakat seperti banjir, kan bisa dibicarakan dengan baik-baik, bukan berarti kita justru menyalahkan atau membuat letupan yang mengarah kepada intimidasi, sehingga KS juga akan terdampak kerugian nantinya, karena kalau KS rugi kan masyarakat juga yang rugi," tuturnya.

Husen mengaku, dirinya sangat mengapresiasi terhadap langkah yang dilakukan dalam kepemimpinan Silmy Karim sebagai Direktur Utama (Dirut) PT KS dalam membenahi dan meluruskan semua persoalan yang terjadi di pabrik baja plat merah tersebut.

"Saya mengapresiasi kepemimpinan Pak Silmy Karim yang telah membuat perubahan di PT KS, sebelum Pak Silmy masuk KS itu kan hampir bangkrut. Langkahnya itu banyak resiko yang mememang harus ditempuh dalam mengembalikan kebangkitan pabrik baja. Dan nyatanya kita lihat sekarang sudah berjalan dengan cukup baik, belum lagi pembinaan terhadap pelaku usaha yang memang selama ini cukup baik. Saya sih tidak ada kepentingan karena saya tidak ada usaha di KS," katanya.

Untuk itu, Husen meminta seluruh masyarakat untuk mendukung langkah yang dilakukan Silmy Karim dalam membenahi dan meluruskan seluruh persoalan yang telah lama terjadi di PT KS

"Kalau tanpa dukungan kita, mau siapa lagi. Insya Allah kita sebagai lembaga yang netral, bagaimana masyarakat harus dibela, kalau memang ada perlakuan KS tentunya dalam kajian pemagaran itu ada merugikan terhadap masyarakat, yah harus di evaluasi. Saya kira kalau bicara baik-baik tentunya KS juga legowo (terbuka). Tapi kalau dikatakan zolim, saya juga tidak setuju," ujarnya.

Husen menambahkan, masyarakat seharusnya memahami jika PT KS yang merupakan BUMN tersebut adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, kepentingan yang dilakukan dalam pembenahan pabrik baja plat merah itu harus didukung oleh seluruh masyarakat.

"Harus dipahami, KS milik kita bersama, milik masyarakat yang harus dijaga, jangan sampai ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan atau mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Kalau KS ada suatu kekurangan, saya kira itu mungkin pasti ada, kekeliruan pasti ada, tapi wajiblah kita bertabayun, mengklarifikasi, tapi langkah-langkahnya didukung dulu," katanya.

Untuk itu, Husen dengan tegas meminta agar masyarakat tidak melihat langkah yang dilakukan Silmy Karim hanya sebagai kepentingan untuk dirinya pribadi. Karena menurut Husen, Silmy Karim yang diamanatkan untuk menjalankan roda kepemimpinan di PT KS dan memperbaiki persoalan yang ada harus didukung oleh masyarakat.

"Engga mungkin Pak Silmy ini duduk sebagai Direktur Utama kalau tidak memiliki kemampuan, dan itu amanah yang harus kita amankan, kita dukung dan harus kita kawal. Kalau Pak Silmy engga didoakan, engga didukung, bagaimana bisa melakukan hal terbaik untuk KS," pungkasnya (*red)

×
Berita Terbaru Update